KPU
Home » Berita » Rakor dengan Anggota KPU RI KORWIL DKI Jakarta
KPU Jakarta Barat
KPU Jakarta Barat

Rakor dengan Anggota KPU RI KORWIL DKI Jakarta

Pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013, bertempat di Ruang Media Center KPU Provinsi DKI Jakarta, diselenggarakan Rapat Koordinasi dengan Anggota KPU RI Korwil DKI Jakarta, Juri Ardiantoro, M.Si. Hadir sebagai peserta dalam rapat koordinasi tersebut adalah ketua dan anggota KPU Provinsi DKI Jakarta serta ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta. Agenda yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut adalah membahas DPT dan persiapan Pemilu 2014. Selain itu masing-masing KPU kabupaten/kota sudah mempersiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk dilaporkan kepada KPU RI.

Dalam sambutannya Juri Ardiantoro menekankan, Serigraphy meskipun Indonesia memiliki 33 MultiTouch provinsi, namun percaturan politik di wholesale NFL jerseys DKI Jakarta menyita lebih dari separuh porsi pemberitaan politik wholesale MLB jerseys nasional. Hal tersebut adalah konsekuensi logis dari peran DKI Jakarta yang menyandang status sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Bahkan Juri berkelakar, bahwa status komisioner KPU DKI Jakarta hanya berbeda tipis dengan komisioner KPU RI, yang membedakan adalah nasibnya.

KPU mempunyai tugas utama untuk melayani dua kelompok dalam masyarakat yaitu pemilih dan peserta pemilu. Dalam hal melayani pemilih, KPU harus memfasilitasi pemilih untuk terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika ada warga negara Republik Indonesia yang secara sengaja tidak terdaftar di dalam DPT, maka KPU akan mendapat sanksi. Oleh sebab itu, diharapkan KPU tidak memiliki masalah dalam melayani pemilih dan peserta pemilu, walaupun fakta di lapangan menunjukkan DPT masih bermasalah.

Selanjutnya M. Sidik selaku anggota KPU DKI Jakarta yang memegang Kelompok Kerja Pendaftaran dan Pemilih (Pokja Tarlih) menyampaikan permasalahan terkait DPT yang dihadapi oleh provinsi DKI Jakarta, antara lain: fitur untuk menghapus data ganda wholesale NFL jerseys pada Sidalih masih menggunakan cara manual, sehingga data ganda tidak dapat dihapus secara cepat; dan masing-masing kabupaten/kota bertahan tidak mau menghapus jika terdapat data ganda antar kabupaten/kota. Selanjutnya M. Sidik mengatakan bahwa KPU Türk sudah mendirikan Pos Perbaikan Om Data Pemilih (PPDP) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai dengan kelurahan; serta KPU sudah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti NIK bermasalah.

Dalam kata penutupnya, Juri Ardiantoro menekankan bahwa saat ini sifat atau bathroom natur DPT sangat berbeda. Saat ini, DPT menggunakan sistem on-line sehingga dapat di-akses oleh semua orang. Permasalahan DPT harus dapat dijelaskan secara tuntas sehingga dapat dengan mudah dipahami, karena DPT yang bermasalah akan selalu dikaitkan dengan adanya upaya sistemik untuk melakukan kecurangan pemilu, seperti manipulasi data dan penggelembungan suara. Dalam kurun waktu yang masih tersisa, KPU harus mampu memastikan bahwa seluruh persoalan terkait DPT dapat terjawab. Permasalahan KPU yang ada jangan hanya dicarikan solusi secara common sense, namun harus dipahami secara mendetail dan dicarikan jalan keluarnya.