KPU
Home » Berita » Pengucapan Sumpah & Pelantikan Anggota PPK dan PPS Se Kota Jakarta Barat Pemilu 2019

Pengucapan Sumpah & Pelantikan Anggota PPK dan PPS Se Kota Jakarta Barat Pemilu 2019

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Jakarta Barat dilantik Ketua KPU Kota Jakarta Barat,  Sunardi Sutrisno, di Ruang Ali Sadikin Kantor Walikota Jakarta Barat, Jumat (9/3) lalu. Jumlah anggota PPK yang dilantik 24 orang, dengan masing-masing Kecamatan 3 orang. Sedangkan anggota PPS yang dilantik berjumlah 168 orang dari 56 kelurahan  se-Kota Jakarta Barat.

 

Acara pelantikan dilakukan oleh Ketua KPU Kota Jakarta Barat, dengan disaksikan oleh Walikota Kota Jakarta Barat, KPU Provinsi DKI Jakarta, Panwas Kota, Stakeholeder dan Parpol peserta Pemilu 2019. Dalam sambutannya Walikota Jakarta Barat mengharapkan agar penyelenggaraan pemilihan umum 2019 dapat berjalan jujur, adil, aman dan damai serta tentu saja lebih berkualitas di bandingkan dengan pemilihan umum yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pengambilan sumpah dan janji anggota PPK dan PPS dilakukan Ketua KPU Kota Jakarta Barat. Sunardi Sutrisno. Dalam sambutan, Ketua KPU Kota Jakarta Barat, ditakan bahwa pelantikan tersebut sesuai dengan amanat Undang – Undang Pemilihan Umum Tahun 2017

Kepada anggota PPK dan PPS Ketua KPU Jakarta Barat meminta agar bekerja sesuai dengan aturan sebagai penyelenggara Pemilu serentak Tahun 2019. Ia juga menegaskan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus terus meningkatkan pemahaman akan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, pahami kode etik sebagai pelaksana pemilihan umum, bersikap netral dan hindari konlik kepentingan yang dapat mengakibatkan rusaknya citra pelaksana pemilihan umum yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas hasil pemilu.

 

Setelah dilantik, anggota PPK dan PPS menandatangani pakta integritas. Pakta integritas berisi beberapa poin poin. Yakni, menjaga independensi dan integritas sebagai penyelenggara Pemilu; bersikap transparan, jujur, adil, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; bekerja dengan sungguh-sungguh dengan cermat dan penuh kehati-hatian; memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, pemilih, maupun peserta Pemilu; melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.