KPU
Home » Berita » KPU Kota Jakarta Barat Koordinasikan dan Sosialisasi Rekrutmen PPK dan PPS Oleh Camat, Lurah dan Stakeholder terkait.

KPU Kota Jakarta Barat Koordinasikan dan Sosialisasi Rekrutmen PPK dan PPS Oleh Camat, Lurah dan Stakeholder terkait.

Menyongsong pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, KPU Kota Jakarta Barat melakukan sosialisasi pembentukan dan perekrutan penyelenggara adhoc Pilgub (PPK, PPS dan KPPS).  Pada acara itu, KPU Kota Jakarta Barat juga mensosialisasikan pembentukan penyelenggara adhoc Pilgub (PPK, PPS dan KPPS) yang juga membutuhkan peran pemerintah, khususnya para camat, Lurah dalam rangka penyiapan lokasi sekretariat dan pengangkatan personil Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS serta staf sekretariat.

Dalam rangka Pilgub DKI Jakarta 2017, KPU Kota Jakarta Barat akan melakukan perekrutan PPK dan PPS secara terbuka, dengan memperhatikan sumberdaya yang memiliki kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian. Sesuai UU dan Peraturan KPU, di setiap kecamatan dibentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dengan personil lima orang, dan setiap desa/kelurahan sebanyak tiga orang PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan setiap TPS akan direkrut masing-masing tujuh orang. Selain itu, akan direkrut PPDP (petugas pemutakhiran daftar pemilih) setiap TPS, dan petugas ketertiban (Linmas) masing-masing dua orang setiap TPS.

Rapat dibuka oleh pimpinan rapat Bapak Sunardi Sutrisno ( Ketua KPU Kota Jakarta Barat ) pada pukul 16.00 WIB. Dalam sambutan/ pengantar Ketua KPU Kota Jakarta Barat menjelaskan tentang pentingnya peran PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) bagi kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. Oleh karena itu dalam seleksi bagi calon anggota PPK dan PPS harus benar-benar selektif dan bersifat terbuka, calon anggota PPK dan PPS orang-orang yang mempunyai integritas, penyelenggara Pemilu juga harus bekerjasama yang baik dengan unsur Pemerintahan, dan mematuhi aturan-aturan setiap tahapan Pemilu.

Rapat dilanjutkan dengan sambutan oleh Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat Bapak  Deni Ramdani yang mewakili Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam sambutannya menekankan bahwa pemerintah wajib/harus memfasilitasi penyelenggara pemilu, membantu menyediakan sekretariat PPK dan PPS, ASN/PNS/CPNS tidak boleh terlibat politik, tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah,tidak boleh menggunakan biaya/anggaran pemerintah, dan juga tidak boleh menjatuhkan dan menguntungkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selanjunya rapat dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber yaitu Bapak M. Fadhilah (Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bapak H. Cucum Sumardi, dalam penyampaian materinya  para narasumber menekankan bahwa KPU harus bekerjasama dengan stakeholder, tokoh masyarakat, ormas/LSM terkait pembentukan PPK dan PPS,  usulan calon anggota PPS yang di usulkan harus usulan bersama antara Lurah dan LMK dan juga calon anggota PPK dan PPS harus mengerti/paham IT dan yang mempunyai integritas, peran PPK dan PPS menjalankan semua tahapan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, PPK dan PPS berkoordinasi secara intensif dengan Camat dan Lurah.