KPU
Home » Berita » KPU Jakarta Barat gelar Bimbingan Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi faktual Parpol Pemilu 2019

KPU Jakarta Barat gelar Bimbingan Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi faktual Parpol Pemilu 2019

Pemilu 2019 yang tahapannya akan berjalan dibulan Oktober 2017, mengharuskan KPU Kota Jakarta Barat untuk melaksanakan bimbingan teknis tata cara pendaftaran verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu 2019, Berdasarkan PKPU 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertempat di hotel Grand Tjokro (2/10)
Sunardi Sutrisno, Ketua KPU Kota Jakarta Barat membuka kegiatan ini dan menerangkan bahwa KPU Kota Jakarta Barat mengundang Partai Politik dalam rangka pendaftaran verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu Tahun 2019, masing-masing Parpol harus menyerahkan KTA dan akan dijelaskan oleh Bapak Maryadi, partai politik peserta pemilu 2019 agar menyiapkan LO atau penghubung setiap parpol kepada KPU Kota Jakarta Barat”, Ujar Beliau
Dalam kegiatan yang di hadiri oleh Ketua KPU DKI sebagai narasumber dan peserta Partai Politik pada pemilu sebelumnya dihadiri pula oleh peserta dari partai politik baru yang akan mengikuti perhelatan pada pemilu 2019, jadi total yang hadir seluruhnya ada 20 Partai.
Maryadi Anggota KPU Kota Jakarta Barat divisi Hukum menjelaskan bahwa “KPU akan mengumumkan pendaftaran melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU selama 3 hari dimulai tanggal 1-3 Oktober 2017 setelah itu akan membuka Waktu pendaftaran selama 14 hari dimulai 3-16 Oktober 2017 yang mana waktunya dimulai dari pukul 08.00 s/d 16.00 dan pada hari terakhir ditutup sampai dengan pukul 24.00 WIB, Dalam hal ini KPU akan menerima bukti keanggotaan parpol dan fotocopy KTP elektronik” ujar beliau.
Pada saat pendaftaran Partai Politik KPU akan menerima rekapitulasi keanggotaan partai politik dan akan meneliti kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan yang terdapat dalam sipol dan dokumen dalam bentuk hard copy yang diserahkan, dan apabila masih terdapat kekeliruan dapat di perbaiki oleh partai politik hingga batas waktu yang telah ditentukan.
Banyak sekali persyaratan yang harus diserahkan oleh partai politik salah satunya adalah surat pernyataan memiliki anggota partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten dengan menggunakan formulir MODEL F2 PARPOL yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah.
Kegiatan yang diakhiri dengan Tanya jawab sangat antusias di ikuti oleh partai politik.